Diari Nova Wijaya

Ekonomi Indonesia sangat berkembang, dan diprediksikan tahun ini mencapai puncakknya. Lembaga pemeringkat internasional, Fitch Ratings (Fitch) memproyeksi ekonomi Indonesia bakal tumbuh di angka 5,3% di tahun 2018. Meskipun ada sejumlah tekanan dari faktor eksternal seperti kenaikan suku bunga the Fed Amerika Serikat (AS) yang diprediksi terjadi empat kali sepanjang tahun ini, namun daya tahan Indonesia terhadap faktor eksternal dipercaya semakin baik dari tahun ke tahun.

Dalam laporannya, Fitch menjelaskan, hal tersebut terlihat dari performa ekonomi Indonesia di akhir 2017 yang menunjukkan perkembangan dari sisi investasi. Secara keseluruhan sepanjang 2017, investasi berhasil tumbuh 6,2% atau tercatat sebagai pertumbuhan investasi yang paling tinggi sejak 2012.

Investasi sendiri mendapatkan dukungan dari pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan yang tercatat makin banyak yang rampung sejak awal 2016.

"Kami berharap investasi terus bisa terakselerasi, yang didukung oleh kebijakan-kebijakan makro pemerintah. Pemerintah berkomitmen untuk menaikkan belanja infrastruktur di masa mendatang, khususnya dari BUMN-BUMN yang ada, di saat dukungan dari pelonggaran kebijakan Bank Indonesia yang memangkas suku bunga dua kali pada tahun lalu," tulis laporan tersebut.

Sejumlah pelonggaran kebijakan makroprudensial dari Bank Indonesia dalam beberapa tahun terakhir juga turut mempengaruhi perbaikan ekonomi makro, contohnya menaikkan rasio loan to value (LTV) untuk sektor properti. 

Konsumsi rumah tangga memang gagal mengakselerasi pertumbuhan ekonomi tahun lalu meski inflasi ternyata berhasil ditekan, pertumbuhan jumlah tenaga kerja. Konsumsi rumah tangga hanya berhasil tumbuh 5% di tahun lalu atau sama dengan angka di tahun 2016. Namun demikian, kenaikan pada impor barang konsumsi pada kuartal terakhir tahun lalu memberi tanda adanya peningkatan konsumsi dalam negeri setelahnya. 

Dengan sejumlah fakta tadi, Fitch memproyeksi inflasi Indonesia tahun ini akan berada di angka 4,2% dari level 3,2% yang ada saat ini. Peningkatan inflasi tersebut disebabkan oleh karena adanya peningkatan ekonomi. Sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diproyeksi akan berada pada kisaran Rp 13.650.

Sementara itu, presiden Indonesia, Ir. Joko Widodo mengatakan "Sekarang cadangan devisa kita pada posisi US$ 130 miliar, juga tertinggi sepanjang negara ini berdiri. Berkaitan dengan IHSG yang orang dulu khawatir apakah 2017 akan tembus 6.000 semua orang bilang enggak mungkin tembus, tapi kita lihat hari ini sudah di posisi kisaran 6500. Pada saat ini juga beberapa daerah sudah mengalami dan merasakan kenaikan harga batubara, harga CPO kelapa sawit, dan saya lihat provinsi yang memiliki kekuatan komoditas ekonominya dulu 2% sekarang sudah 5%,".

Sementara itu Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyampaikan, bahwa masalah yang masih menghambat investor menanamkan modalnya di Indonesia adalah dari proses perizinannya sendiri. Padahal, ribuan investor sudah di depan gerbang.

“Indonesia merupakan pasar ekonomi yang potensial di Asia. Berdasarkan sumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia berada pada peringkat 15 dalam perekonomian dunia. Berdasarkan sumber dari PWC, Indonesia berada di peringkat ke-4 dalam perkembangan infrastruktur,” katanya.

Dia menegaskan Indonesia masuk dalam tiga besar negara tujuan investasi yang menarik di Asia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi dan stabil mencapai 5,4% pada 2018.

Hingga saat ini, realisasi investasi United Arab Emirates di Indonesia berada di peringkat ke-27, yang meliputi sektor pertanian, perhotelan, transportasi, kawasan industri, dan telekomunikasi.

Saat ini terdapat 19 sektor yang dapat dikerjasamakan Pemerintah Indonesia melalui skema KPBU, meliputi: sektor konektivitas, perkotaan, dan sosial.

Kementerian PPN/Bappenas telah menginisiasi terbentuknya Kantor Bersama KPBU sebagai one stop service dan menjadi forum koordinasi antar pemangku kepentingan KPBU di tingkat pemerintah pusat yang beranggotakan tujuh Kementerian/Lembaga.

 “Diharapkan melalui alternatif skema pembiayaan KPBU dan PINA, gap pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat dipenuhi,” jelas Bambang.

Untuk menjadi negara maju atau negara berpendapatan tinggi di atas US$ 13.000 per kapita per tahun, Indonesia mau tidak mau harus menggenjot pertumbuhan ekonomi minimal 10% per tahun dari sekarang. 

Mungkinkah pertumbuhan ekonomi 10% bisa dicapai? Mungkin saja, sekalipun sangat kecil celahnya. Tentu harus ada langkah-angkah revolusioner untuk menggapai pertumbuhan setinggi itu, iya kan?

Indonesia setidaknya butuh tiga gebrakan untuk keluar dari middle income trap, yakni menggenjot produktivitas, melipatgandakan investasi, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ketiganya memiliki tautan dan mata rantai yang tak terpisahkan. Investasi hanya akan datang jika tersedia dua hal lain, yaitu SDM berkualitas dan produktivitas tinggi.

Banyak cara untuk menggenjot produktivitas, misalnya meningkatkan pengeluaran riset dan pengembangan (R&D), pemanfaatan teknologi digital, meningkatkan akses kepada perguruan tinggi, serta memberikan perlindungan hak cipta untuk inovasi. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas SDM, wajib belajar pendidikan primer dan sekunder harus digalakkan lebih intens, termasuk pendidikan teknis yang sesuai kebutuhan industri.

Di luar cara-cara tersebut, bangsa kita juga sering lupa bahwa peraturan ketenagakerjaan turut memengaruhi produktivitas dan kualitas SDM. Artinya, pemerintah bisa membuat regulasi di bidang ketenagakerjaan dengan tujuan menggenjot produktivitas pekerja dan meningkatkan kualitas SDM. Salah satunya adalah melalui sistem pengupahan. 

Persoalannya, sistem pengupahan di Indonesia saat ini masih berbasiskan kebutuhan hidup layak (KHL), bukan produktivitas. Alhasil, pekerja diupah bukan berdasarkan kerja keras atau produktivitasnya. Hak dan kewajiban pekerja menjadi absurd. Setali tiga uang, hak dan kewajiban pengusaha tak jelas juntrungannya.

Publik layak mendukung usulan agar pemerintah menggunakan basis produktivitas dalam system pengupahan nasional. Penghitungan upah berdasarkan produktivitas bukan hanya akan memberikan rasa adil bagi para pekerja, tapi juga bagi para pengusaha. Melalui sistem tersebut, kita dapat memilah hak dan kewajiban pekerja atau hak dan kewajiban pengusaha.

Sistem upah berbasis produktivitas akan membuat para pekerja lebih nyaman, bersemangat, dan memiliki kepastian dalam bekerja. Pekerja yang produktif akan diganjar imbalan lebih tinggi, pekerja tak produktif bakal mendapat imbalan lebih rendah. Kondisi ini akan menumbuhkan budaya kerja yang profesional di perusahaan. Para pekerja akan terdorong meningkatkan kompetensinya masing-masing. SDM akan semakin berkualitas.

Upah berbasis produktivitas juga menjadikan pengusaha merasa tenang sehingga mereka lebih focus mengembangkan perusahaan atau berekspansi. Bisnis menjadi lebih terprediksi (predictable). Hasilnya, daya saing produk atau jasa akan meningkat. Perusahaan akan berkembang dan menghasilkan keuntungan. Jika perusahaan menangguk laba, para pekerja akan turut menikmatinya.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan, Indonesia kini kesulitan untuk keluar dari status sebagai negara berkembang menjadi negara maju (middle income trap). Padahal, jumlah penduduk usia produktif di Indonesia sangat banyak.

“Komposisi penduduk kita, tentu ini suatu harapan bahwa kita punya penduduk usia muda yang besar yaitu 90 juta milenial (berusia 20-34 tahun), total fertility rate (angka kelahiran) 2,28 (per 1.000 orang per tahun), angka kematian anak 24 (per 1.000 kelahiran), angka harapan lama sekolah masih 12,72 tahun,” kata Bambang Brodjonegoro, Kepala Bappenas di Gedung Badan Pusat Statistik (BPS).

Berdasarkan hitungan deret waktu dan deret umur terhadap tingkat produktifitas penduduk Indonesia, Bangsa Indonesia hanya punya waktu 14 tahun lagi untuk menjadi bangsa maju dan sejahtera dengan pendapatan per kapita per tahun di atas US$ 13.000. Itulah 14 tahun paling krusial dalam salah satu lembar sejarah bangsa ini. Jika menyia-nyiakannya, bangsa Indonesia akan tetap seperti sekarang, menjadi bangsa dengan pendapatan per kapita Cuma US$ 3.400.

Indonesia cuma punya waktu 14 tahun karena tahun 2030 adalah puncak bonus demografi, yaitu masa-masa puncak ketika bangsa ini didominasi penduduk berusia produktif (15-64 tahun). Setelah masa itu berakhir, bonus demografi pun hilang. Hilang bonus demografi, hilang pula kesempatan Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera.

Tapi bonus demografi adalah pisau bermata dua. Penduduk usia produktif bisa menjadi modal yang amat berharga untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi jika mereka menjadi pekerja di sektor-sektor bernilai tambah tinggi. Sebaliknya, usia produktif bisa mendatangkan petaka jika mereka menjadi penganggur atau hanya bekerja di sektor-sektor tak bernilai tambah ekonomi.

Itu sebabnya, Indonesia harus memanfaatkan sebaik mungkin periode emas tersebut. Bila gagal memanfaatkan bonus demografi, Indonesia akan terus terperangkap dalam jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap), yaitu Negara dengan pendapatan per kapita per tahun US$ 2.500-13.000. Bahkan, sangat mungkin Indonesia ‘turun kasta’ sebagai negara berpendapatan rendah (lower income) atau di bawah US$ 2.500.

Bagi Negara Indonesia, isu middle income trap merupakan kajian yang sangat penting, karena Indonesia sebagai Negara emerging harus bisa keluar dari jebakan middle income di masa depan. Dalam kacamata ekonomi pembangunan (development economics) dan teori pertumbuhan ekonomi, isu middle income trap sudah banyak dibahas para ahli dan institusi-institusi keuangan global. ADB dan World bank (2012) mendefinisikan middle income trap sebagai, “Countries stagnating and not growing to advanced country level”. Para pakar mendefiniskannya, “Growth slowdown and stuck in the middle income status” (Gill and Kharas, 2007; Eichengreen et al, 2011)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah mendapatkan momentum sejak 2016. Namun, ada banyak tantangan akibat munculnya ketidakpastian global.

Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pemulihan pertumbuhan ekonomi yang mendapatkan momentum pada 2016 ternyata dibarengi dengan gelombang ketidakpastian yang kian kompleks.

Untuk bisa melaju di atasnya, ekonomi dituntut produktif dan efisien. Demikian salah satu pesan dari dua diskusi panel pada acara peluncuran Biro Riset Ekonomi Indonesia di Jakarta, Jumat (26/1). Diskusi panel pertama mengusung isu kebijakan ekonomi internasional. Diskusi kedua mengusung isu kebijakan ekonomi nasional.

Menteri Perencanaan pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro dalam pidato kunci menyatakan pertumbuhan ekonomi global mulai membaik sejak 2017, namun, lajunya masih di bawah tingkat pertumbuhan sebelum krisis finansial global pada 2008.

Pada saat yang sama, sumber-sumber pertumbuhan global melambat. Faktornya antara lain, pertumbuhan ekonomi china yang berada di bawah level sebelumnya. Adapun populasi negara-negara maju yang juga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi global mulai menua.

Perekonomian domestik menghadapi sejumlah persoalan struktural. Di antaranya adalah perekonomian yang masih berbasis komoditas. Padahal, transformasi struktural menjadi nnegara industri harus dilakukan cepat, Akibatnya, perekonomian Indonesia belum efektif dan produktif.

Rata-rata pertumbuha ekonomi selama periode 1967-1997 Indonesia adalah 7,4 persen per tahu. Periode 2000-2016 pertumbuhannya rata-rata 5,3 persen per tahun. Tanpa reformasi struktural, rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 2017-2025 adalah 4,7 persen.

Skeario Bappeas ini menggunakan asumsi beberapa hal. Diantaranya pertama, investasi tumbuh rata-rata 5,5 persen per tahun. Kedua, tidak ada peningkatan efisiensi pasar tenaga kerja. Ketiga, tidak ada reformasi di dunia pendidikan.

Padahal, Indonesia butuh tumbuh rata-rata di atas 6 persen per tahun utuk menjawab banyak tantangan. Misalnya, kemiskinan dan pengangguran. Indonesia baru akan naik kelas dari kategori negara berpendapatan menengah pada 2038 jika pertumbuhan rata-rata sekitar 6 persen, peningkatan status akan terjadi pada 2034.

Tidak hanya butuh tinggi, pertumbuhan ekonomi juga harus inklusif. Sebab, ketimpangan akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi tidak berkelanjutan.

Ketidakpastian Kebijakan

Sementara itu, tantangan kian komplek dengan adanya tiga tantangan baru. Tantangan itu meliputi ketidakpastian kebijakan moneter negara maju, proteksionisme, dan teknologi disruptif. Kebijakan moneter negara maju akan langsung memengaruhi sistem keuangan dunia. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, pengaruhnya adalah tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi domestik.

Shiro Armstrong dari universitas Nasional Australia menyatakan, Pemerintah Amerika Serikat mewacanakan kennaikan tarif 45 persen terhadap impor dari Meksiko, proteksionisme ini berpotensi memicu perang dagang global, sehingga tarif perdagangan global bisa naik 15 persen.

Untuk mengatasinya, Shiro merekomendasikan negara-negara di dunia mempererat kerjasama ekonomi kawasan. Asia bisa menjadi benteng yang menahan dampak negatif dari proteksionisme tersebut. Salah satu instrumennya adalah mempererat kerja sama ekonomi komprehensif regional (RCEP). Jika RCEP tidak menaikkan tarif, risikonnya terhadap pelambatan pertumbuhan ekonomi menjadi minim. Namun, jika RCEP melonggar kan tarif, akan ada sumbangan pertumbuhan ekonomi perdagangan tersebut.

Arus utama dalam wacana umum adalah bahwa teknologi digital akan membantu usaha-usaha kecil, menengah mengakses langsung konsumen.

Happy New Year...selamat tahun baru teman-teman. Tahun baru seharusnya dengan suasana yang baru dong yahh, apa nih yang baru dalam hidup kamu?

Seperti banyaknya masyarakat lain yang mempunyai resolusi untuk tahun 2018 ini, sepertinya pemerintah juga punya banyak sekali resolusi untuk kemajuan bangsa, salah satunya adalah menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia hingga di bawah 10 persen.

Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, sekarang adalah momentum yang tepat untuk menurunkan tingkat kemiskinan hingga di bawah 10 persen, seiring dengan penurunan masyarakat miskin yang cukup signifikan.

Ini momentum yang sangat baik untuk Indonesia mengejar target di tahun 2018, yang disepakati dengan DPR, waktu itu tingkat kemiskinan turun pada rentang 9,5 sampai 10 persen dan ini hal penting untuk kita membawa kemiskinan di bawah 10 persen tentunya.

Selasa 2 Januari lalu,Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis jumlah penduduk miskin yang tercatat pada bulan September 2017 sejumlah 26,58 juta orang atau menurun 1,19 juta orang dari bulan Maret yang berjumlah 27,77 juta orang.

Saya berharap, masalah kemiskinan di Indonesia segera teratasi sehingga semua masyarakat Indonesia bisa lebih makmur dan sejahtera suatu saat nanti. Bagi saya angka 10 persen itu masihlah sangat besar, bayangkan saja penduduk di Indonesia jumlahnya kurang lebih 26 juta jiwa. 10 persen dari 26 juta jiwa itu masihlah sangat tinggi.

Suka miris kalau lihat pemberitaan di berbagai media tentang masalah kemiskinan yang selalu menghantui hidup masyarakat Indonesia, sampai banyak yang kehilangan nyawanya hanya karena faktor ekonomi keluarga.

Dari berbagai berita yang saya baca, program-program untuk 2018 sudah dipersiapkan untuk memperbaiki hingga tingkat kemiskinan di bawah 10 persen. Kepala Bappenas ini sangat optimis bahwa tingkat kemiskinan bisa turun lagi dengan upaya yang keras lewat berbagai program yang sudah dibuat oleh pemerintah.

Di APBN 2018 sudah ada berbagai program yang diharapkan bisa mengurangi kemiskinan. Intinya adalah program-program yang bersifat bantuan sosial yang tepat sasaran.

Seperti Program Keluarga Harapan yang akan diperluas dari 6 juta penerima Rumah Tangga menjadi 10 juta penerima Rumah Tangga. Selain itu, penerima rastra yang diperluas dalam bentuk non tunai juga akan diperluas dari yang saat ini mencapai 1,7 juta penerima.

Kemarin itu, salah satu yang membuat angka kemiskinan turun itu rastra, namun rastra di lapangan masih ada yang tidak tepat sasaran, tidak tepat jumah, dan tidak tepat waktu. Kalau tahun ini makin diperbaiki, upaya menurunkan ke bawah 10 persen ini bisa menjadi mungkin.

Nah, jika semua semakin tepat sasaran bantuan sosial, maka Indonesia akan bisa menurunkan tingkat kemiskinan di bawah 10 persen. Semoga di tahun-tahun berikutnya bisa semakin turun di angka 5 persen hingga 1 persen. Mari kita aamiinkan.

Cara praktis dan aman melewati security check point atau titik keamanan pemeriksaan di bandara perlu diperhatikan dengan waspada. Karena, banyak sekali prosedur keamanan yang harus dipatuhi, demi kelancaran penerbangan nantinya. 

Bagi Anda yang sudah sering melakukan perjalanan udara, pastinya bukan hal yang asing ketika menjalankan pemeriksaan, tetapi bagaimana mereka yang belum pernah? Nah, ada cara praktis dan aman melewati security check point, agar permeriksaan yang dilaksanankan mempermudah Anda sebagai calon penumpang dan petugas bandara atau yang lebih sering dikenal dengan AVSEC (Aviation Security). 

Pisahkan elektronik ukuran kecil dan besar

Benda elektronik dengan ukuran besar seperti laptop, drone, konsol permainan atau kamera video, pasti akan di cek dan dikeluarkan dari tempatnya. Sementara elektronik dengan ukuran kecil seperti ponsel Anda, powerbank, dan lain-lain bisa disimpan di kantong terpisah atau dikantongi saja jika memungkinkan. 

Pembawaan cairan dalam penerbangan

Setiap penumpang yang akan melakukan perjalanan udara dengan menggunakan pesawat, boleh membawa cairan, gel atau aerosol selama tidak lebih dari 100 ml. Penggunaan kemasan juga harus menggunakan kantong plastik yang transparan yang bisa disegel kembali. Karena ada beberapa barang yang akan ditahan karena tidak memenuhi syarat untuk dibawa terbang. 

Namun barang pengecualian berikut bisa Anda taruh di bagasi tangan, seperti; obat-obatan dalam pernjalanan, makanan bayi berbentuk cair atau ASI dari ibu menyusui, dan kosmetik non cair (bedak, lipstik dan lain-lain). Untuk catatan, tidak semuanya bisa lolos karena ini tergantung kepada verifikasi keamanan setiap bandara. 

Melepas jam tangan, ikat pinggang, jaket atau sepatu jika perlu

Kembali lagi ke setiap pemeriksaan security check point di setiap bandara, pasti berbeda. Apa yang menempel di tubuh biasanya harus dilepas, baik jam tangan, ikat pinggang, jaket, sepatu untuk diperiksa di mesin X-ray. Anda perlu bersiap-siap melepasnya, ketika giliran antrean agar mudah, cepat dan Anda tidak perlu berlama-lama dalam pemeriksan. 

Hindari bercanda soal bom

Bercanda dengan hal yang berkaitan dengan bom, saat ini sudah ada pasalnya dalam Undang-undang  Penerbangan No 1, pasal 437. "Ayat 1, setiap orang yang menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud pasal 344 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun".

Persiapkan tiket dan kartu identitas

Penting untuk Anda mempersiapkan tiket di tangan, jangan sampai sudah tiba pemeriksan Anda masih mencari-cari di mana menaruh tiket tadi. Jadi, sebelum memasuki antrean, Anda sudah mempersiapkan tiket dan kartu identitas pada pintu terminal bandara. 

Ikuti aturan SOP yang berlaku

Kadang kala kita risih dengan adanya pemeriksaan,sebaiknya tahan emosi Anda dan jangan berdebat dengan petugas AVSEC (Aviation Security) saat melakukan security check point karena yang dilakukannya memang sesuai prosedur keamanan. Yang menjadi hal penting, petugas memiliki hak untuk menahan calon penumpang, di mana akan berakibat pada penerbangan Anda bisa terunda, terhambat, dan menjadi terlambat. 

Itulah cara-cara agar Anda aman melewati security check point, sehingga perjalanan Anda akan selamat dan nyaman. Semoga bermanfaat.