Diari Nova Wijaya

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah mendapatkan momentum sejak 2016. Namun, ada banyak tantangan akibat munculnya ketidakpastian global.

Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pemulihan pertumbuhan ekonomi yang mendapatkan momentum pada 2016 ternyata dibarengi dengan gelombang ketidakpastian yang kian kompleks.

Untuk bisa melaju di atasnya, ekonomi dituntut produktif dan efisien. Demikian salah satu pesan dari dua diskusi panel pada acara peluncuran Biro Riset Ekonomi Indonesia di Jakarta, Jumat (26/1). Diskusi panel pertama mengusung isu kebijakan ekonomi internasional. Diskusi kedua mengusung isu kebijakan ekonomi nasional.

Menteri Perencanaan pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro dalam pidato kunci menyatakan pertumbuhan ekonomi global mulai membaik sejak 2017, namun, lajunya masih di bawah tingkat pertumbuhan sebelum krisis finansial global pada 2008.

Pada saat yang sama, sumber-sumber pertumbuhan global melambat. Faktornya antara lain, pertumbuhan ekonomi china yang berada di bawah level sebelumnya. Adapun populasi negara-negara maju yang juga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi global mulai menua.

Perekonomian domestik menghadapi sejumlah persoalan struktural. Di antaranya adalah perekonomian yang masih berbasis komoditas. Padahal, transformasi struktural menjadi nnegara industri harus dilakukan cepat, Akibatnya, perekonomian Indonesia belum efektif dan produktif.

Rata-rata pertumbuha ekonomi selama periode 1967-1997 Indonesia adalah 7,4 persen per tahu. Periode 2000-2016 pertumbuhannya rata-rata 5,3 persen per tahun. Tanpa reformasi struktural, rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 2017-2025 adalah 4,7 persen.

Skeario Bappeas ini menggunakan asumsi beberapa hal. Diantaranya pertama, investasi tumbuh rata-rata 5,5 persen per tahun. Kedua, tidak ada peningkatan efisiensi pasar tenaga kerja. Ketiga, tidak ada reformasi di dunia pendidikan.

Padahal, Indonesia butuh tumbuh rata-rata di atas 6 persen per tahun utuk menjawab banyak tantangan. Misalnya, kemiskinan dan pengangguran. Indonesia baru akan naik kelas dari kategori negara berpendapatan menengah pada 2038 jika pertumbuhan rata-rata sekitar 6 persen, peningkatan status akan terjadi pada 2034.

Tidak hanya butuh tinggi, pertumbuhan ekonomi juga harus inklusif. Sebab, ketimpangan akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi tidak berkelanjutan.

Ketidakpastian Kebijakan

Sementara itu, tantangan kian komplek dengan adanya tiga tantangan baru. Tantangan itu meliputi ketidakpastian kebijakan moneter negara maju, proteksionisme, dan teknologi disruptif. Kebijakan moneter negara maju akan langsung memengaruhi sistem keuangan dunia. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, pengaruhnya adalah tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi domestik.

Shiro Armstrong dari universitas Nasional Australia menyatakan, Pemerintah Amerika Serikat mewacanakan kennaikan tarif 45 persen terhadap impor dari Meksiko, proteksionisme ini berpotensi memicu perang dagang global, sehingga tarif perdagangan global bisa naik 15 persen.

Untuk mengatasinya, Shiro merekomendasikan negara-negara di dunia mempererat kerjasama ekonomi kawasan. Asia bisa menjadi benteng yang menahan dampak negatif dari proteksionisme tersebut. Salah satu instrumennya adalah mempererat kerja sama ekonomi komprehensif regional (RCEP). Jika RCEP tidak menaikkan tarif, risikonnya terhadap pelambatan pertumbuhan ekonomi menjadi minim. Namun, jika RCEP melonggar kan tarif, akan ada sumbangan pertumbuhan ekonomi perdagangan tersebut.

Arus utama dalam wacana umum adalah bahwa teknologi digital akan membantu usaha-usaha kecil, menengah mengakses langsung konsumen.